LAMPUNG TENGAH (RNSI/SMSI) – Kesimpangsiuran yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal dipicu adanya dugaan penipuan dalam proses pengurusan administrasi program PTSL bagi warga Kampung Putra Lempuyang, Kecamatan Way Pengubuan, Lampung Tengah, terus menuai sorotan publik.
Kali ini, kritikan tajam meluncur dari salah satu pengamat hukum yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, Yosep Arnoly.
Dirinya mengatakan dari informasi yang ia terima, permasalahan program PTSL di Kampung Putra Lempuyang ini sudah dapat dikatagorikan dalam unsur penipuan dengan delik pidana yang jelas.
“Itu kan sudah ada aturan terkait pembiayaan. Logikanya begini, penarikan itu seharusnya tidak dilakukan, jika program tersebut belum jelas ada untuk Kampung Putra Lempuyang. Apalagi biaya yang ditarik melebihi ketentuan yang telah diputuskan melalui SKB tiga nenteri dan penarikan yang dilakukan aparatur kampung tidak ada tanda terima, atau kuitansinya,” jelas Yosep, Rabu, 13 Juli 2022.
Menurutnya, pidana yang dimaksud adalah unsur penipuan yang mengatasnamakan program dari pemerintah, yaitu PTSL.
Program yang digagas pemerintah itu sudah jelas tercantum biaya dan aturan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri dengan Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590- 3167A Tahun 2017, kemudian Nomor: 34 Tahun2017.
“Dengan adanya penarikan yang tidak didasarkan dengan aturan terlebih tidak adanya program yang dimaksud untuk kampung tersebut menjadi terang unsur pidananya. Bahwa indikasi pungutan liar dan penipuan terhadap masyarakat telah terjadi,” jelasnya.
Terlebih tidak adanya kuota pada program yang dimaksud untuk Kampung Putra Lempuyang.
Penarikan biaya dilakukan secara tidak resmi dan Pemkab. Lamteng juga tidak pernah mengetahui adanya pengajuan peraturan kampung untuk dievaluasi terlebih dahulu.
“Jadi kesimpulannya, program yang dimaksud oleh mantan Kakam Putra Lempuyang Sungkono adalah penipuan yang mengatasnamakan program PTSL,” tegasnya. (Ki)
