LAMPUNG TENGAH (RNSI/SMSI) – Dibawah Kepemimpinan Bupati Musa Ahmad dan Wakil Bupati Ardito Wijaya saat ini, Kabupaten Lampung Tengah sedang giat-giatnya melakukan pembenahan, penataan, dan pembangunan di berbagai bidang, guna wujudkan ‘Lampung Tengah Berjaya’.
Tentunya untuk bisa mewujudkan Cita-cita Lamteng Berjaya itu, Pemerintah daerah setempat ada perencanaan yang matang, terarah, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Sehingga dalam hal itu diperlukan pengawasan dari pihak, APH, dan legislatif yang mewakili suara rakyat, agar perencanaan tidak keluar dari jalur dan bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku.
Hal itu dikatakan Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lamteng, Hefky Aburizal, saat mengadakan kegiatan Focus Group Ciscussion (FGC) dengan tema Perencanaan Pemerintah Daerah serta Pengawasan demi terwujudnya Kabupaten Lampung Tengah Berjaya, yang diadakan di Cafe Ghassani Bandarjaya, Selasa, 25 Januari 2022.
Diketahui, dalam kegiatan FGD itu, PGK mengundang narasumber Kabid Perencanaan Bappeda, Rahmad, Sekretaris Binamarga, lrham; Sekretaris Perkim, Budi Efriyanto; dan anggota Komisi lll DPRD Lamteng, Lambok Nainggolan, dengan Moderator, Chori Abdullah yang membahas bagaimana perencanaan pembangunan di Kab. Lamteng, agar dapat mewujudkan cita-cita Lamteng Berjaya ke depan.
Menurut Kabid Perencanaan Bappeda, Rahmad, perencanaan itu berpedoman dengan RPJMD 5 tahun ke depan dengan merealisasikan Visi dan Misi Bupati, dan Wakil pada saat Pilkada.
“Jadi, semua perencanaan itu telah sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi Bupati, dan Wakil Bupati pada saat Pilkada, dan tentunya harus sesuai dengan Renja, anggaran, dan kebutuhan di daerah itu sendiri,” jelas Rahmad.
Selain itu, menurut Sekretaris Binamarga, lrham, dengan luasnya wilayah di Kab. Lamteng, dimana ada 28 Kec, 10 Kel, dan 301 Kampung, yang berbatasan dengan beberapa Kabupaten se-Prov Lampung, tentunya dengan posisi luas wilayah geofrafis itu, tidak semua infrastruktur, khususnya jalan, dapat terealisasi dalam waktu singkat.
“Untuk saat ini, infrastruktur jalan yang rusak di Kab. Lamteng ada sekitar 1343 KM, dengan 336 ruas jalan yang tersebar di beberapa wilayah.
Tentunya Pemkab harus bisa memilah-milah mana yang di anggap emergensi dalam pembangunannya dan tentunya kembali terkendala dengan anggaran,” terang Irham.
Senada, Sekretaris Disperkim, Budi Efriyanto, mengatakan, pihaknya dalam membangun, maupun meningkatkan infrastruktur, sebelumnya telah direncanakan dan dibahas dalam agenda perencanaan sebelumnya dengan pihak terkait, sebelum hal itu direalisasikan pembangunannya.
“Kita juga sebelum merealisasikan pembangunan itukan, telah terencana sesuai dengan renja di masing-masing dinas terkait, sesuai dengan RPJMD yang disepakati,” bebernya.
Namun sayangnya, saat disinggung terkait apa langkah dan tindakan dari Komisi lll DPRD, melihat beberapa pembangunan yang tertunda, sebagai pihak legislatif yang mengawasi dalam hal itu, anggota Komisi lll DPRD Lamteng, Lambok Nainggolan, tidak menjawab hal itu.
Dirinya hanya menjabarkan fungsi Komisi lll selama ini sebagai pengawasan telah berjalan baik dan kerjasama dengan OPD terkait dalam hal rencana pembangunan yang di anggapnya harus lebih bersinergisitas dengan semua pihak.
“Sebagai fungsi pengawasan dari Komisi lll selama ini telah berjalan baik, dan kita tetap mendukung hal itu selama tidak keluar dari jalur, aturan, dan UU yang berlaku, tetapi perlu adanya sinergisitas dengan semua pihak,” harap anggota Komisi lll dari Partai PDIP ini.
Dipenghujung diskusi yang digelar PGK Lamteng ini mendapat respon positif dari narasumber dan tamu undangan yang hadir.
Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus berjalan agar masyarakat lebih mengetahui terkait rencana pembangunan Kab. Lamteng, kedepan, dalam rangka mewujudkan Kab. Lamteng Berjaya. (Ki)
