LAMPUNG TENGAH (RNSI/SMSI) – Pendapatan parkir yang dikelola pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah, belakangan ini menjadi sorotan.
Pasalnya, beberapa tahun terakhir, tidak ada setoran pajak ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat.
Hal itu pun menjadi temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Kabag TU RSUD Demang Sepulau Raya Lamteng, Riza Aryansi, pihaknya tidak menampik hal itu.
Ia menjelaskan, sejak pengelolaan parkir RSUD Demang Sepulau Raya di pihak ketigakan pada tahun 2021 lalu, pihak ketiga selalu beralasan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari hasil parkir yang dikelola itu.
“Karena itulah, MoU dengan pihak ketiga itu kita putuskan. Dan saat ini, kita sedang menjalin kerjasama dengan PT. Royal Gading yang berdomisili di Jakarta. Dalam MoU itu, kita putuskan dengan sistem sewa lahan sebesar Rp.1 juta per bulan,” terang Riza saat dikonfirmasi awak media ini, Senin, 15 Agustus 2022.
Dia juga menuturkan bahwa MoU dengan PT. Royal Gading baru berjalan bulan ini.
Dimana pihak RSUD Demang telah mendapat teguran dari pihak BPK terkait tidak adanya pemasukan dari pajak parkir yang ada di RSUD Demang selama ini.
Saat ditanyakan bahwa selama tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 ini, yang sudah berjalan hampir satu setengah tahun, pihak RSUD Demang Sepulau Raya tidak pernah mendapatkan pemasukan dari hasil pengelolaan parkir yang dikelola oleh pihak ketiga, Riza membenarkan hal tersebut yang kemudian menjadi temuan pihak BPK.
“Ya, setiap kita tanya kepada pihak pengelola, mereka selalu mengatakan bahwa tidak mendapatkan keuntungan dan beralasan bahwa biaya operasional mereka lebih besar dari hasil pengelolaan parkir itu,” ungkap dia.
“Ya, kita berharap MoU kita dengan PT. Royal Gading yang telah disepakati bulan ini dapat berjalan dengan baik agar ke depannya pengelolaan parkir di RSUD, ada pemasukan ke PAD Kab. Lamteng,” tambahnya. (Ki)
