LAMPUNG TENGAH (RNSI/SMSI) – Ketua fraksi DPRD Partai PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah, Lambok Naingolan, meminta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah dapat mengevaluasi kinerja semua aparatur dan jajarannya.
Hal itu disampaikannya saat diminta tanggapannya terkait satu tahun kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lamteng dalam memimpin kabupaten yang berjuluk ‘Beguwai Jejamo Wawai’, Jumat, 4 Maret 2022.
“Kita berharap orang yang duduk dan memimpin disebuah OPD itu adalah orang yang menguasai bidangnya dan berkompeten agar program yang ada di OPD itu dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku,” tegas Lambok.
Menurut dia, evaluasi itu tidak hanya di OPD saja, tetapi semua organisasi mulai dari tingkat kelurahan, sampai tingkat atas.
Seperti contoh gejolak dan fenomena yang terjadi di Kelurahan Bandarjaya Timur, dimana seorang lurah mengambil keputusan yang salah serta mengambil kebijakan tanpa mahami tupoksinya dengan memberhentikan beberapa jabatan RT tanpa ada dasar yang jelas dan landasan hukum.
Sementara, khusus di bidang infrastruktur yang sudah berjalan di beberapa tempat di Kab. Lamteng, Lambok menganggap masih kurang memuaskan.
Artinya memang masih jauh dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.
Masih banyak sekali pekerjaan dari rekanan yang tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
“Jadi hal ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah daerah agar kedepannya dapat lebih memperbaiki masalah infrastruktur agar infratsruktur yang dibangun itu harus sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati agar hal seperti ini tidak terjadi di tahun berikutnya,” ujarnya.
Dalam hal ini, menurut Lambok, DPRD khususnya Komisi lll, telah mengambil langkah terkait infrastruktur yang tidak sesuai dengan perencanaan itu dengan melakukan sidak ke lapangan dan hearing bersama pihak terkait.
Dimana pihak terkait berjanji akan memperbaiki lnfrastruktur yang telah dibangun itu agar sesuai dengan perencanaan.
Ketika disinggung terkait dalam beberapa bulan ini baik Bupati, dan Wakil Bupati tidak pernah masuk kantor pemerintah daerah, secara tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Lamteng ini mengatakan seorang Bupati itu adalah leader yang bisa mengatur bawahannya untuk bekerja di bidangnya masing-masing.
“Jadi, seorang Bupati itu tidak harus selalu turun ke lapangan, karena bagaimanapun Bupati memiliki kantor. Fungsikan kantor yang telah disediakan itu dan jelas hal itu telah melanggar aturan yang ada,” cetusnya.
Intinya semua ini adalah masukan kepada pemerintah daerah agar hal ini kembali dievaluasi dan dibenahi sesuai dengan aturan.
Sementara khususnya Partai PDI Perjuangan sebagai oposisi di pemerintah daerah akan selalu mengontrol hal-hal yang tidak sesuai jalurnya dengan aturan dan UU yang berlaku.
“Agar apa yang menjadi harapan kita bersama, melalui program yang sudah kita sepakati secara bersama betul-betul nyata dapat dirasakan oleh masyarakat, baik itu masalah urusan wajib maupun urusan pilihan,” ungkap Lambok. (Ki)
