WAYKANAN (RNSI/SMSI) – Dalam hal menghentikan penambangan emas ilegal yang kerap beroperasi di seputaran Kabupaten Waykanan, pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat menggelar rapat koordinasi lintas instansi, Kamis, 24 Maret 2022.
Rapat Koordinasi (Rakor) Penambangan Emas Rakyat Tanpa Izin tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Waykanan, Saipul, S.Sos., M.Ip.
Dalam arahannya, Sekda Saipul mengatakan Pemkab Waykanan bersama instansi terkait akan mempertimbangkan penindakan yang akan dilakukan kepada para penambang ilegal.
Mengingat kegiatan penambangan juga memberikan dampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan baik para penambang maupun masyarakat sekitar lokasi tambang.
“Disini kita akan mengundang pihak terkait, yakni para penambang-penambang yang tanpa izin untuk duduk bersama memberi dan memberitahukan kepada mereka dampak-dampak yang ditimbulkan, baik dari segi berdampak pada alamnya maupun limbah merkuri,” kata Saipul.
Untuk itu, lanjutnya, akan dijadwalkan kegiatan sosialisasi tentang dampak dari kegiatan penambangan tanpa izin, terutama terkait hukum dan bahaya merkuri bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
“Selanjutnya, kita akan membuat surat laporan kepada pemerintah pusat melalui Provinsi, terkait upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Waykanan dan instansi terkait, seperti TNI-Polri dalam penanganan penambang-penambang tanpa izin tersebut. Namun sebelumnya kita akan melakukan sosialisasi,” tambahnya.
Dalam rakor itu tampak hadir Kasatreskrim Polres Waykanan, Andre Tri Putra; Pasi Ops Kodim 0427/WK, Lettu. Inf. Fahrudi; Kasi Intelijen Kejari Waykanan, Pujiarto, S.H., M.H.; kepala/unsur Inspektorat Daerah Kabupaten, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum dan Bagian SDA Setdakab, Pimpinan Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Banjit. (Restu)
