Menu

Mode Gelap
Desa Padangratu-Negerisakti Terima Manfaat Program Aspirasi PISEW dan P3TGAI 2022 Mardiana Survei Lokasi Jembatan Gantung Aspirasi Penghubung Antardesa Mardiana Pantau Proses Pengerjaan PB BSPS Gunungbesar Mardiana Pantau Proses Pekerjaan PB BSPS 2022 Gunungbesar Mardiana Survei Lokasi Jembatan Gantung Aspirasi Penghubung Desa Sinarmulya – Sukasari

Nasional WIB ·

Ketua Umum SMSI Dukung Kapolri Utamakan Langkah Restorative Justice 


					Ketua Umum SMSI Dukung Kapolri Utamakan Langkah Restorative Justice  Perbesar

JAKARTA (Restorasi News Siber Indonesia/SMSI) – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif  kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Melalui kebijakanya, Polri lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai, kecuali yang memecah-belah bangsa terkait penanganan kasus berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam katagori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik.

Bila masih katagori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Menanggapi surat edaran Kapolri tersebut, Senin kemarin, 22 Februari 2021, Ketua Umum  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal SMSI, M. Nasir, menyampaikan, kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE, khususnya kepada media.

Namun demikian, Firdaus berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu ia berharap,  UU ITE dikembalikan kealur awalnya dan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.

Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut karena di dalamnya terdapat pasal “karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara.

Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus  sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE.

Firdaus memberi contoh, walaupun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar  ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.

Baca Juga :  Libur Nataru, Pemerintah akan Terapkan PPKM Level 3 Berlaku di Seluruh Indonesia

“Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri, sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah,” pungkas Firdaus, diamini M. Nasir. (SMSI/red)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

FSIGB 2022 akan Usung Tema Seminar Sastra Kesusastraan Melayu dan Tradisi Kemaritiman

11 Agustus 2022 - 08:50 WIB

Gubernur Ansar Ahmad, Support FSIGB 2022, Satu Peserta Diantaranya Ketua SMSI Lampura, Ardiansyah

10 Agustus 2022 - 12:02 WIB

DPP GPPMP Luncurkan 25 Kandidat Tokoh Inspiratif Kandidat Peraih Award 2022

5 Agustus 2022 - 15:52 WIB

Dewan Pers-Menko Polhukam Bahas RKUHP, SMSI Terus Tolak Pasal Krusial yang Potensial Lemahkan Kebebasan Pers

29 Juli 2022 - 19:18 WIB

Buku “Loper Koran Jadi Jenderal” Dibedah, Dudung Tokoh Inspiratif

23 Juli 2022 - 09:13 WIB

Kasad Jenderal Dudung Abdurachman Minta SMSI Teruskan Kembangkan Jurnalisme Jujur

22 Juli 2022 - 14:25 WIB

Trending di Nasional
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogger menyukai ini: