Menu

Mode Gelap
IDI Lamteng Bersama Ormas Bidik Bakti Sosial Screening Kesehatan Gratis Tim NGO-JPK Korda Lamteng Sambangi KPK -RI, Serahkan Data Dugaan Korupsi Sambangi KPK, Uncu Wenda: ini Kado Terindah untuk Pemkab Lamteng di HUT ke-77 RI Usai Kibarkan Bendera Merah Putih di Bawah Laut pada Peringatan HUT ke-77 RI, Brigif 4 Marinir/BS Bakti Sosial di Pahawang Peringati HUT ke-77 RI, Danbrigif 4 Marinir/BS Pimpin Pengibaran Bendera di Bawah Laut

Nasional WIB ·

DPD Ajukan Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas, DPR Minta Pemerintah Responsif


					DPD Ajukan Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas, DPR Minta Pemerintah Responsif Perbesar

JAKARTA (RNSI/SMSI) – DPD RI usulkan revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2022.

Untuk itu, DPR-RI meminta agar pemerintah merespon aspirasi tersebut.

Sebelumnya, pemerintah menolak wacana revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR sehingga dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, usulan DPD ini menjadi bukti adanya desakan agar aturan Pemilu disempurnakan.

Pemerintah diminta mempertimbangkan revisi UU Pemilu.

“Sebagai pimpinan Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, saya berharap sikap DPD RI dan berbagai elemen masyarakat yang menginginkan revisi UU Pemilu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah,” kata Luqman kepada wartawan, Kamis, 25 November 2021, yang dilansir melalui situs Mereka.com.

Diterangkan lebih lanjut, Komisi II siap membahas revisi UU Pemilu apabila pemerintah bersedia untuk membahasnya.

Sebelumnya, Komisi II sudah melakukan pembahasan secara komprehensif dalam hal  memperbaiki aturan kepemiluan.

Namun, upaya tersebut terhenti karena pemerintah tidak menghendaki dan meminta partai politik pendukung untuk menunda pembahasan revisi UU Pemilu.

“Jika akhirnya pemerintah bersedia melakukan pembahasan revisi undang-undang Pemilu, tentu DPR melalui Komisi II mengapresiasi dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur pembahasan undang-undang,” kata Luqman.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB ini juga berharap DPD RI dan elemen masyarakat yang menginginkan revisi UU Pemilu berusaha keras meyakinkan pemerintah.

“Sekali lagi, posisi komisi II DPR RI siap setiap saat membahas revisi UU Pemilu,” tegasnya.

Masalahnya, pemerintah yang tidak bersedia.

“Jadi, alangkah baiknya DPD RI dan berbagai elemen masyarakat yang menghendaki revisi UU Pemilu, berusaha sekuat tenaga meyakinkan pemerintah,” ujar Luqman.

Luqman juga meyakini masih cukup waktu untuk merevisi UU Pemilu sebelum Juni 2022.

Baca Juga :  PWI Banten Bantah Pemberitaan Condong Tendensius

Sebelum memasuki tahapan Pemilu dimulai.

“Sehingga, tentu akan lebih baik jika sebelum tahapan pemilu dimulai, aturan pemilu pada level undang-undang sudah final ditetapkan, agar tidak terjadi kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal pemilu 2024,” tutupnya. (bal]Merdeka.com/Dwi Narwoko/red)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Sambangi KPK, Uncu Wenda: ini Kado Terindah untuk Pemkab Lamteng di HUT ke-77 RI

18 Agustus 2022 - 11:22 WIB

Usai Pidato Kenegaraan Presiden RI, Pimpinan Tiga Matra TNI Kumpul di Kediaman KSAD

17 Agustus 2022 - 11:01 WIB

Lindungi Perusahaan Media, Ketua Dewan Pers Beri Kesempatan Anggota SMSI se-Indonesia untuk Pendataan Verifikasi

13 Agustus 2022 - 08:19 WIB

FSIGB 2022 akan Usung Tema Seminar Sastra Kesusastraan Melayu dan Tradisi Kemaritiman

11 Agustus 2022 - 08:50 WIB

Gubernur Ansar Ahmad, Support FSIGB 2022, Satu Peserta Diantaranya Ketua SMSI Lampura, Ardiansyah

10 Agustus 2022 - 12:02 WIB

DPP GPPMP Luncurkan 25 Kandidat Tokoh Inspiratif Kandidat Peraih Award 2022

5 Agustus 2022 - 15:52 WIB

Trending di Nasional
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogger menyukai ini: