LAMPUNG UTARA (RNSI/SMSI) – Pasca definitifnya Bupati Lampung Utara, yang saat ini dipimpin Budi Utomo, menuai kritisi publik.
Seperti disampaikan salah satu praktisi hukum yang ada di kabupaten setempat, Iwansyah Mega, SH., Budi Utomo dinilai telah mengangkangi surat Gubernur Lampung bernomor 131.18/1245/01/2021 tentang Pengisian jabatan wakil bupati Lampung Utara sisa jabatan 2019-2024, tertanggal 29 Maret 2021.
“Gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dengan mengabaikan imbauan dan/atau instruksi yang dikeluarkannya (gubernur.red), itu sama halnya dengan pembangkangan,” tegas Iwansyah Mega, Kamis, 29 April 2021, melalui komunikasi via pesan whatApps.
Dengan tidak dilaksanakannya surat perintah Gubernur Lampung tersebut, lanjut Iwansyah, mencerminkan disharmonisasi sinergisitas kinerja pemerintahan.
“Tentu hal ini akan berdampak dengan mandegnya kebijakan topdown dan secara langsung akan menghambat beragam rencana strategis pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Lampung Utara,” jelas advokad yang bernaung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad ini.
Dengan tidak ada sosok wakil bupati, jelas Iwansyah Mega, maka dipastikan ada ketimpangan dalam membangun Kabupaten Ragem Tunas Lampung ini. Dan apabila hal ini dibiarkan, maka kabupaten ini dipastikan menjadi kabupaten termiskin di Propinsi Lampung.
“Lihat saja, sejak Selasa, 3 November 2020, Budi Utomo dilantik tidak ada kan keberhasilan yang diraih? Kalau kayak gini jangan heran Lampura jadi kabupaten termiskin di Lampung,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada segenap wakil rakyat yang duduk di DPRD kabupaten setempat agar menggunakan hak impeach (pemakzulan) terhadap jabatan Bupati saat ini.
“Saya kira, anggota DPRD Lampura perlu menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati Budi Utomo. Karena tidak menjalin hubungan yang sinergis dengan pimpinan diatasnya,” tutup Iwansyah. (ardi)
