WAYKANAN (RNSI) – Untuk mencapai visi, misi, dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Waykanan tahun 2021-2026, maka diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan sebagai lanjutan dari musrenbang Tingkat Kampung, yang merupakan bagian penting dalam rangka mencari masukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun anggaran 2024.
Disampaikan, terdapat beberapa isu strategis yang masih akan dihadapi pada 2024, antara lain perekonomian Kabupaten Waykanan yang masih dalam proses pemulihan.
Upaya menurunkan tingkat kemiskinan terus dilakukan.
Diketahui, pada 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Waykanan capai 11,76% turun sebesar 1,33% dari tahun 2021, namun masih di atas tingkat kemiksinan rata-rata Provinsi Lampung sebesar 11,57%.
“Peningkatan kualitas SDM Kabupaten Wayanan pada 2022 sebesar 68,04 poin masih berada di bawah IP Provinsi Lampung, yakni sebesar 70,45 poin. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas birokrasi baru mencapai 51,43 poin,” ujar Bupati H. Raden Adipati Surya, yang disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan tahun 2023, di Kecamatan Banjit, Kamis, 16 Februari 2023.
Bupati Adipati juga mengatakan, Kecamatan Banjit berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 baru mencapai 0,6305 katagori berkembang meningkat pada tahun 2022 mencapai 0,6593 katagori berkembang. Saat ini, terdapat 1 kampung maju dan 18 kampung berkembang.
Capaian ini lebih rendah dari nilai IDM Kabupaten Waykanan, yaitu 0,6912.
“Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemda di Kecamatan Banjit pada 2022 lalu, antara lain tatakelola pemerintahan berupa dana desa untuk 19 kampung dan penanganan kemiskinan dalam perlindungan sosial berupa PKH untk 3.082 KPM, BPNT untuk 38.789 penerima serta bansos minyak goreng untuk 4.763 penerima,” lanjut Bupati Adipati.
Pada kesempatan itu juga diserahkan hibah barang milik daerah berupa ruas jalan kepada kampung di Kecamatan Banjit, yaitu Kampung Simpangasam, Kampung Menangasiamang, Kampung Argomulyo dan Kampung Balisadar Utara yang masing-masing satu ruas jalan.
“Saya juga meminta perhatian terutama untuk kepala kampung, mengingat sedemikian banyak dan kompleksnya berbagai persoalan pembangunan pada 2024, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola permasalahan pembangunan harus terpadu.
“Khusus untuk kampung yang belum melaksanakan penegasan, dan penetapan batas kampung juga harus menjadi prioritas.
Hal ini bertujuan agar tertib administrasi pemerintahan semakin baik.
Serta memilih program-program yang langsung menyentuh masyarakat tentunya yang dapat meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat,” tutup bupati pada musrenbangcam yang juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Dessy Afriyanti Adipati dan Ketua Dharma Wanita Persatuan, Vorian Melita Saipul. (*/Restu)
