LAMPUNG UTARA (RNSI/SMSI) – Bagian kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara, mengklaim tidak ada anggaran dalam pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati (Wabup) yang dilaksanakan pada Rabu 6 April 2022 kemarin.
Menurut Sekretaris Dewan (Setwan) Lampura, Drs.Ahmad Alamsyah, MM., anggaran tersebut seluruhnya melekat di pembiayaan perjalanan dinas panitia pemilihan. Mulai dari pengajuan rekomendasi, verifikasi berkas misalkan, pendidikan dan lainnya yang memerlukan anggaran.
“Itu kisarannya hanya sekitar Rp. 3 Miliar lebih. Tapi bukan untuk khusus tahapan Pilwabup di dewan. Melainkan dimasukkan kedalam anggaran perjalanan dinas panitia pemilihan dalam rangkaian pemilihan Wabup” ujarnya saat dikonfirmasi terkait masalah pembiayaan Pilwabup di kantor DPRD Lampura, Kamis, (7/4).
Masih kata Ahmad Alamsyah, untuk di ketahui kegiatan pelaksanaan paripurna pemilihan dan penetapan Wabup terpilih pada sisa massa jabatan 2019-2024 tersebut, tidak dianggarkan dalam anggaran DPRD Lampura.
“Rapat paripurna kemarin juga gak ada anggrannya kok !. Anggaran rapat itu cuma ada di LKPJ. Besok (Jum’at 8 April 2022,red) itu kebetulan kita kembali mengadakan rapat paripurna lagi. Secara otomatis, tekhnis kegiatan itu sudah di Include di LKPJ. Tapi, ada penambahan anggaran sekitar Rp.87 Juta lebih untuk hal tekhnis, ini bisa ditanyakan langsung di bagian anggaran, karena sifatnya terbuka” bebernya.
Sehingga, lanjut Ahmad lagi, informasi yang menyebutkan adanya anggaran lebih dari Rp.5 Miliar lebih, yang ditelan dalam proses Pilwabup tersebut, menurutnya isu yang sengaja di besar-besarkan dan terlalu mengada-ada dan sumbernya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Tidak ada itu. Hoaks informasi itu yang menyebutkan anggaran dalam tahapan Pilwabup itu sebesar Rp.5.5 Miliar. Makanya tadi ada rekan-rekan bertanya masalah ini saya tidak mau berkomentar, karena gak diketahui secara pasti sumbernya,” klaim Ahmad.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, anggaran yang ditelan dalam perhelatan tahapan Pilwabup tingkat legislatif menelan anggaran lebih dari Rp.3 Miliar. Belum untuk anggaran lain, semisal untuk biaya makan-minum Anggota dan Pegawai DPRD setempat. Sehingga wajar bila secara keseluruhan menelan anggaran sebesar Rp.5 Miliar lebih.
“Untuk total anggaran yang berhasil di serap di bagian Kesekretariatan dewan dalam tahapan Pilwabup Lampura yaitu sebesar Rp.3 Miliar. Angka itu belum termasuk dengan biaya makan-minumnya,” pungkas sumber terpercaya di keuangan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Lampura Romli, justru menuliskan “Kalau emang gak ada ya mau diapakan,” cetusnya melalui pesan singkat WhatsApp yang dikirimnya ke wartawan Saibumi.com, pada Kamis 7 April 2022 lalu.
“Kalau saya gak masuk teknis tapi sepengetahuan saya memang gak ada anggaranya makanya banyak kawan-kawan menayakan itu gak saya bales karena mau saya kasih tau pasti mereka gak percaya,” tambahnya dalam pesan singkat WhatsApp. (“/red)
