Menu

Mode Gelap
Ta’aruf STEBI Liwa TA 2022-2023: Mahasiswa adalah Agent of Change Pelajar Pesibar Diimbau Wajib Gunakan Helm Bina Warga Sukadanaudik, Mardiana Tegaskan Keutuhan Bangsa Berpedoman pada Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bid Propam Polda Lampung Gelar Mitigasi Gaktiblin di Polres Lampura DPP GPPMP Luncurkan 25 Kandidat Tokoh Inspiratif Kandidat Peraih Award 2022

Lampung Utara WIB ·

Problematika Tataruang Pasar Pagi Kotabumi, Aspeknas Apresiasi Kebijakan Kadisdag Lampura


					Problematika Tataruang Pasar Pagi Kotabumi, Aspeknas Apresiasi Kebijakan Kadisdag Lampura Perbesar

Lampung Utara (Restorasi News Siber Indonesia/SMSI) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Lampung Utara (Lampura) mengapresiasi pernyataan Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) setempat untuk tidak merelokasi keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di seputaran jalan Triodeso dan jalan Pemuda, tahap persiapan pasar yang humanis terealisasi.

Seperti disampaikan Sekretaris DPC Aspkenas  Lampura, Syahrir Irwan, penataanruang Pasar Pagi Kotabumi membutuhkan kajian dan obervasi yang mendalam, serta memperhatikan estetika.

Menurutnya, mempercantik perwajahan pasar yang terletak di pusat kota Kotabumi itu dengan tataruang dan wilayah dengan apik menjadi salah satu barometer majunya pembangunan suatu wilayah.

“Pernyataan yang dirilis oleh Kadisdag Lampura itu sudah dan patut diapresiasi. Secara estetika memang keberadaan PKL itu memang tak elok dipandang juga tentunya mengganggu ketertiban umum. Namun di sisi lain, Pemkab Lampura juga harus menyediakan tempat yang strategis bagi mereka (PKL red.) untuk mencari rezeki serta mudah diakses oleh pembeli,” Kata Syahrir Irwan, Minggu, 17 Januari 2021.

Dirinya juga mendukung langkah Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampura tentang rencana strategis terkait percepatan pelaksanaan pembangunan.

“Sangat mendukung lah, selama itu untuk perbaikan Lampura, tapi harus didasari ketentuan undang-undang,” kata dia.

Dia menerangkan, percepatan pembangunan   bisa dilaksanakan jika acuan untuk pelaksanaan tersebut sudah ada.

“Bagaimana percepatan pembangunan dilaksanakan, kalau Perda dan DIPA (DPA) belum ada. Untuk itu perlu percepatan DIPA (DPA) terlebih dahulu,” pungkasnya. (kis)

Facebook Comments Box
Baca Juga :  Polres Lampung Utara Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Krakatau 2022
Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Bid Propam Polda Lampung Gelar Mitigasi Gaktiblin di Polres Lampura

5 Agustus 2022 - 16:03 WIB

Peringati Tahun Baru Islam 1444 H, Polres Lampura Gelar Doa Bersama

4 Agustus 2022 - 12:26 WIB

Agenda Wabup Lampura Padat, Kabid Infokom : Kami Berjibaku dengan Waktu

4 Agustus 2022 - 01:26 WIB

Anggaran Dinkes Lampura Bocor, Kejari Lampura Pantau Adanya Double Costing

29 Juli 2022 - 20:19 WIB

DR. Slamet Haryadi: Problematika Audit BPK di Sekretariat DPRD, APH Lampura Dapat Dipastikan Lakukan Pantauan

28 Juli 2022 - 07:53 WIB

Terkait Pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi Wayrarem, Kapten Jauhari Sebut Kinerja Wartawan “Tolol”?

26 Juli 2022 - 21:08 WIB

Trending di Lampung Utara
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogger menyukai ini: