JAKARTA (RNSI/SMSI) – Penindakan terhadap masyarakat desa yang tidak paham dengan aturan hukum merupakan tindakan yang tidak benar.
Pendapat ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, dalam rangkaian Hakordia 2021, Kamis lalu, 2 Desember 2021, yang dilansir melalui situs resmi Jawa Pos.
Dirinya juga menyampaikan, jika aparat penegak hukum menindak masyarakat di desa yang tidak mengerti hukum, maka itu dinilai salah.
Ia beralasan, kebanyakan masyarakat desa mengantongi pendidikan yang rendah sehingga tidak paham hukum.
“Sebetulnya, banyak dari mereka yang tidak paham tentang regulasi yang mengatur desa.
Bisa jadi, pendidikan yang mereka kantongi banyak yang tidak lulus SD.
Untuk membaca undang-undang saja tidak pernah, apalagi dengan peraturan-peraturan yang berbelit-belit itu,” kata Alexander Marwata.
Ketika ada penyimpangan, lanjut Alex, aparat penegak hukum datang untuk melakukan penindakan.
“Saya katakan, kita ikut bersalah loh kalau kita ikut menindak seseorang yang dia tidak paham apa kesalahannya,” tambah Alex.
Untuk itu, Pimpinan KPK dua periode ini meminta Pemerintah dan juga aparat penegak hukum bisa memberikan pendidikan terhadap masyarakat dan perangkat desa terkait wilayah rawan korupsi.
“Kita didik dulu dong, kita ajari bagaimana mengadministrasikan dengan baik, bagaimana mengelola dana desa dengan baik, idealnya kan seperti itu.
Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa kan dilakukan masyarakat desa,” ucap Alex.
Meski begitu, ia tidak memungkiri banyak kepala desa yang juga merangkap sebagai tokoh masyarakat atau kepala suku.
Hal ini yang menjadikan masyarakat segan dan berujung pengawasan berkurang.
“Apa yang terjadi ketika kepala desa itu merangkap sebagai tokoh masyarakat, ketua suku, ketua adat?
Ya, masyarakat takut semua pak mengawasi kepala desanya, apalagi mantan preman pak dulunya, waduh tambah ngeri lagi,” tandas Alex. (Jawa pos/red)
