LAMPUNG TENGAH (RNSI/SMSI) – Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Lampung Tengah, Kholidi, menduga adanya kongkalikong antara pihak ATR/BPN dengan mantan Kepala Kampung Putra Lempuyang, terkait Program PTSL, yang saat ini menjadi pemicu kekisruhan di masyarakat.
“Mengapa saya katakan seperti itu, karena ada bahasa dari mantan Kakam Sungkono yang saya kutip saat saya konfirmasi terkait hal ini. Dia diminta oknum ATR/BPN atas nama Reza untuk sementara ini tiarap dulu. Karena kuota program PTSL belum ada untuk Kampung Putra Lempuyang dan diminta menunggu kalau ada tumpahan kuota dari Kab. Lamtim,” ujar Kholidi, Selasa kemarin, 12 Juli 2022.
Menurutnya, setelah permasalahan program PTSL di Kampung Putra Lempuyang kisruh, ada beberapa perwakilan dari 4 dusun yang menyambangi kantor ATR/BPN untuk meminta kejelasan.
Namun, Reza (oknum ATR/BPN) yang disebut Sungkono mengurusi hal itu membenarkan bahwa mantan Kakam Sungkono telah mendaftarkan warganya, namun karena adanya pengurangan kuota di Lamteng, Sungkono diminta untuk menunggu.
Tetapi, ketika disinggung kecamatan mana saja yang mendapat kuota itu, Reza enggan untuk mengatakan dengan alasan bahwa itu rahasia negara.
“Bahkan yang lebih parahnya lagi, menurut keterangan dari salah satu kadus yang diperintahkan oleh Sungkono untuk mengumpulkan dana pendaftaran itu, diberi fee sebesar Rp.70 ribu per KK sekelas kadus dan Rp.50 ribu sekelas RT, ‘kan gila Sungkono itu,” sebut Kholidi.
Selain itu, lanjut Kholidi, mantan Kakam Sungkono sempat mengatakan kepada dirinya apabila memang program PTSL itu tidak bisa terealisasi, dirinya bersedia untuk mengembalikan dana pendaftaran itu kepada masyarakat.
Sementara yang terjadi, hingga persoalan ini kisruh, masih ada beberapa dana masyarakat yang belum dikembalikannya.
Bahkan dari infornssi yang didapat, masyarakat diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia menunggu dan tidak akan mempertanyakan kapan program yang dimaksud terealisasi.
“Ironisnya, Sungkono mengatakan bahwa dalam hal ini dirinya merasa di politisir. Pertanyaannya, benar atau tidak apa yang dilakukan itu? Apakah sudah sesuai dengan aturan dan prosedur? Jadi, jangan merasa seolah-olah dia terzolimi, kemudian bagaimana bila dia tidak terpilih pada Pilkakam nanti, kepada siapa masyarakat meminta pertanggungjawaban,” ungkapnya.
Kholidi berharap, ada peranserta dari Pemkab. Lamteng, legislatif, dan pihak terkait untuk dapat mengawasi, mengontrol, serta menyosialisasikan hal seperti ini, agar masyarakat tidak dikorbankan dan apapun bentuk bantuan kepada masyarakat tidak menjadi bancakan oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Saya rasa permasalahan ini bukan hanya terjadi di Kampung Putra Lempuyang saja. Tidak menutup kemungkinan hal ini juga terjadi di kampung lainnya,” tuding Kholidi. (Ki)
