JAKARTA (RNSI/SMSI) – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi merupakan penopang ekonomi bangsa.
Untuk itu, pemerintah saat ini cukup gencar mendorong dua sektor perekonomian ini mengambil porsi lebih besar dalam era perekonomian digital.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah mengeluarkan kebijakan gerakan belanja produk dalam negeri (PDN), penyempurnaan E-Katalog, belanja pemerintah, pemberian keringanan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR), hingga relaksasi pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI).
Dilansir melalui website resmi Indonesia.go.id, Sabtu, 16 April 2022, platform E-Katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan baru saja diperkenalkan.
Lahirnya E-Katalog tidak lepas dari tuntutan perkembangan teknologi terutama digital.
Melalui medium berbasis digital itu, pemerintah pun mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa yang melibatkan data dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terintegrasi.
Dalam laporan Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas, capaian jumlah produk yang sudah onboard di E-Katalog mencapai 259.828 produk dari target 200.000 produk per 31 Maret 2022.
Sejak pertama kali diperkenalkan, E-Katalog diharapkan bisa menjadi showcase bagi produk UMKM dan koperasi bangsa ini.
Saat peresmian Pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, Senin, 28 Maret 2022, Presiden Jokowi menargetkan 1 juta UMKM sudah onboarding di E-Katalog pada tahun ini.
“Dengan masuknya produk UMKM di E-Katalog LKPP, tidak ada lagi alasan untuk menggunakan produk impor. Saya sudah sampaikan ke gubernur, bupati, wali kota, dan menteri, juga Dirut BUMN, bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita,” kata Jokowi.
Pemerintah juga berencana akan membelanjakan Rp400 triliun ke sektor UMKM dan industri kecil dalam negeri yang onboard di E-Katalog yang diluncurkan pada 24 Maret, di sela-sela pertemuan menteri G20 bidang ekonomi digital beberapa waktu lalu.
Bila program E-Katalog benar-benar berjalan, potensi dana yang akan dibelanjakan melalui platform itu bisa lebih besar lagi, tidak hanya yang sudah dikomitmenkan, yakni Rp400 triliun.
Bayangkan, sepanjang 2022 saja, besarnya belanja pemerintah atau APBN saja mencapai Rp2.714 triliun, Bahkan, bila dibedah lebih jauh soal alokasi belanja negara, ada alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp526 triliun dan alokasi belanja pemerintah daerah sebesar Rp535 triliun, dan alokasi belanja BUMN sebesar Rp420 triliun.
Dari total dana sebesar itu, sebagian saja bisa dibelanjakan untuk produk-produk di dalam negeri tentu sangat bermanfaat sekali bagi ekonomi sektor UMKM dan koperasi.
Apalagi, berulangkali Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk terus berpihak terhadap produk Bangga Buatan Indonesia melalui stimulus APBN.
Terpisah, Menkominfo Johnny G Plate menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap keberadaan E-Katalog tersebut.
Menkominfo juga mengatakan ekosistem digital perlu digunakan secara maksimal dalam keberpihakan untuk produk-produk dalam negeri.
Dia pun menilai, hal itu bukan tidak mungkin diterapkan di Indonesia.
“Sesuai tugas dan fungsi, Kementerian Kominfo akan memberikan dukungan kepada LKPP melalui infrastruktur hulu dan hilir dari teknologi informasi,” kata Johnny, Jumat lalu, 25 Maret 2022.
Dalam rangka itu, tambah Menkominfo, pemerintah telah menyatakan komitmennya sebesar Rp400 triliun.
Minimum sudah harus dapat ditetapkan paling lambat 31 Mei 2022 agar dapat dipastikan belanja itu terealisasikan Tahun Anggaran 2022.
“Untuk itu, sektor komunikasi dan informatika telah memberikan afirmasinya melalui business match making, yang sampai dengan kemarin sudah tercatat Rp214 triliun, komitmen kementerian dan lembaga serta daerah untuk membelanjakannya. Saya juga mengajak Kadin dan pelaku usaha lainnya untuk belanja ke produk dalam negeri Indonesia,” ujarnya.
Afirmasi dan dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM dan koperasi tak pernah berhenti. Namun, keberpihakan itu tentu jangan sampai melenakannya.
UMKM dan koperasi terus berbenah agar produknya mampu bersaing.
Perbaikan ekosistem produksi perlu dilakukan dari hulu hingga hilir sehingga produk yang tampil makin berkualitas dan berdaya saing di era digital saat ini.
Packaging dan branding jadi salah satu kuncinya. (Indonesia.go.id/Firman Hidranto/red)
