LAMPUNG TENGAH (RNSI/SMSI) – Belum ada tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah, dengan adanya temuan Non Goverment Organization (NGO) Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Koordinator Daerah (Koorda) Lampung Tengah, terkait dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif, serta proyek siluman yang bernilai milyaran rupiah, di APBD tahun anggaran 2021.
Ketika awak media ini mencoba untuk mengklarifikasikan hal tersebut kepada Kadisdik Lamteng, Syarif Kusen maupun Sekretaris Disdikbud Lamteng, Yos Devera, kedua yang bersangkutan tidak berada di ruangan.
“Pak Kadis ngak ada mas, begitu juga dengan Pak Sekretaris,” ujar salah satu staf Disdikbud Lamteng, saat ditanya keberadaan kedua Pejabat yang dimaksud, Kamis, 23 Juni 2021.
Begitu juga ketika awak media ini mencoba menghubungi melalui pesan whatApps, kadis maupun sekretaris tidak merespon, meski pesan terkirim dan dibaca.
Sebelumnya, menurut Ketua NGO JPK Lamteng, Uncu Wenda, dugaan proyek fiktif dalam Program Utama/Kegiatan/Sub Kegiatan di Disdikbud Lamteng tahun anggaran 2021 telah dikondisikan oleh pejabat tinggi yang ada di Disdikbud Lamteng.
“Kita sudah lakukan investigasi dibeberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa Disdikbud Lamteng, pada kegiatan pengadaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Dalam program ini banyak item pengadaan kami temukan diduga banyak fiktif, atau menjadi proyek siluman di Disdikbud Lamteng,” bebernya. (Ki)
