LAMPUNG UTARA (RNSI/SMSI) – Dugaan pemborosan anggaran dan double costing mencuat ke publik di Dinas Kesehatan Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2021.
Dugaan itu mencapai nilai yang sangat fantastis dengan beragam kecurangan pada alokasi kegiatan di dinas tersebut.
Terbukti dengan adanya LHP BPK RI tahun 2021.
Untuk itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun 2021 dipantau Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampura.
“Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan jajaran akan melakukan pemantauan tindaklanjut dari LHP BPK RI,” terang Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, SH.,MH, mewakili Kajari Lampura, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.
Lebih lanjut, terkait langkah konkrit pantauan seperti apa yang akan dilakukan, I Kadek Dwi Ariatmaja mengatakan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara beserta jajaran untuk melakukan pemantauan tindak lanjut dari LHP BPK RI.
“Kepada setiap satuan kerja (satker) yang memang ada temuan dalam LHP BPK untuk segera menyikapi atas rekomendasi LHP BPK RI,” tegasnya.
Dirinya menegaskan, secara substansi, pihaknya tidak memahami apa yang menjadi temuan dalam LHP itu, jika tidak ada laporan resmi.
“Yang utama, jika ada sejumlah uang yang harus dikembalikan. Itu ‘kan ada dua hal, apakah pelanggaran secara administratif, atau ada perbuatan melawan hukum di situ,” ujarnya.
Jika secara substansi ini masih ranahnya pihak Inspektorat adanya LHP tersebut, maka akan berkoordinasi dahulu dengan Inspektorat.
“Jika memang ada perbuatan melawan hukum, tentunya jika dilimpahkan ke kita akan kita terima,” kata Kadek.
Lebih lanjut ia menyampaikan, jika memang ranah itu masih pelanggaran administratif, penyelesaiannya melalui kantor TPTGR untuk mempertanyakan kepada Inspektorat, sejauh mana progres pengembaliannya. (*/RM/MDL/red)
