Menu

Mode Gelap
Desa Padangratu-Negerisakti Terima Manfaat Program Aspirasi PISEW dan P3TGAI 2022 Mardiana Survei Lokasi Jembatan Gantung Aspirasi Penghubung Antardesa Mardiana Pantau Proses Pengerjaan PB BSPS Gunungbesar Mardiana Pantau Proses Pekerjaan PB BSPS 2022 Gunungbesar Mardiana Survei Lokasi Jembatan Gantung Aspirasi Penghubung Desa Sinarmulya – Sukasari

Nasional WIB ·

Aktivis LSM : Instruksi Pemerintah Aceh Hadapi Covid-19 Jangan Diprioritaskan untuk Kepentingan Golongan Semata, Keselamatan Rakyat Prioritas Utama


					Aktivis LSM : Instruksi Pemerintah Aceh Hadapi Covid-19 Jangan Diprioritaskan untuk Kepentingan Golongan Semata, Keselamatan Rakyat Prioritas Utama Perbesar

Banda Aceh (RNSI-SMSI)-Intruksi Gubernur Aceh yang memberikan instruksi terkait ASN dan tenaga kontrak dilarang membuat, menghadiri pesta dan sejenisnya, menuai sorotan publik.

Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Bandaaceh angkat bicara.

Pelarangan kerumunan yang tertuang dalam instruksi Gubernur Aceh nomor 01/INSTR/2021, tentang larangan menyelenggarakan dan/atau menghadiri kegiatan pernikahan/perkawinan dan sejenisnya yang menimbulkan kerumunan dalam bentuk pengumpulan massa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak (TK) di lingkungan Pemerintah Aceh, dinilai kurang tepat.

Seperti disampaikan aktivis LSM setempat, Aduen Alja ini, kepada media petang tadi, Senin, 11 Januari 2021.

“Hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut pandangan yang kami sampaikan kepada publik dan Pemerintah, sebagaimana kita ketahui, Covid-19 ini kita rasakan secara bersama-sama bahkan hingga dunia yang menyatakan ini Bencana Internasional yang sangat terasa dampaknya. Bahkan, Indonesia pun kini menetapkan Corona Virus Disease (Covid)-19 sebagai bencana Nasional non-alam,” papar Aduen Alja.

Dirinya juga mengkritisi serta merasa heran keluarnya intruksi Gubernur Aceh hanya untuk ASN dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh saja.

Terkesan, Covid-19 ini hanya ada di lingkungan Pemerintah saja, tidak beredar ke rakyat bawah.

“Intuksi ini dinilai kurang tepat dan Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh, harus mengkaji ulang terkait hal ini,” tegas Aduen.

Situasi yang sangat sulit dan dipenuhi rasa kekhawatiran ini, tambahnya, perlu edukasi, sosialisasi, dan kehati-hatian bersama dengan melibatkan semua unsur dan harus dipatuhi semua pihak yang ada, bukan golongan saja.

“Kita ketahui, Pemerintah dalam hal ini Gubernur Aceh dikirim dan dipilih oleh rakyat, patutnya bekerja untuk rakyat semuanya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya secara maksimal. Besar harapan jikalau Covid-19 masih melanda Aceh memasuki zona merah atau sebagainya. Maka pencegahan dan himbauan atau Intruksi bersifat untuk semuanya,” tutup Aduen Alja yang juga Alumni Kampus Biru UIN Ar-Raniry ini. (rls/Muh. Ichsan)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

FSIGB 2022 akan Usung Tema Seminar Sastra Kesusastraan Melayu dan Tradisi Kemaritiman

11 Agustus 2022 - 08:50 WIB

Gubernur Ansar Ahmad, Support FSIGB 2022, Satu Peserta Diantaranya Ketua SMSI Lampura, Ardiansyah

10 Agustus 2022 - 12:02 WIB

DPP GPPMP Luncurkan 25 Kandidat Tokoh Inspiratif Kandidat Peraih Award 2022

5 Agustus 2022 - 15:52 WIB

Dewan Pers-Menko Polhukam Bahas RKUHP, SMSI Terus Tolak Pasal Krusial yang Potensial Lemahkan Kebebasan Pers

29 Juli 2022 - 19:18 WIB

Buku “Loper Koran Jadi Jenderal” Dibedah, Dudung Tokoh Inspiratif

23 Juli 2022 - 09:13 WIB

Kasad Jenderal Dudung Abdurachman Minta SMSI Teruskan Kembangkan Jurnalisme Jujur

22 Juli 2022 - 14:25 WIB

Trending di Nasional
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogger menyukai ini: