Ditulis Oleh: Agustiawan
Masih teringat jelas, Kamis (6/4/2023), ratusan perangkat pekon yang tergabing dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Barat, Lampung menggelar aksi damai, di halaman Pemkab setempat.
Aksi damai itu dilakukan untuk meminta kejelasan pembayaran gaji atau penghasilan tetap (siltap) perangkat pekon kepada Pemkab Pesisir Barat. Alhasil, aksi damai Kamis 6/4/2023 itu membuahkan hasil yang manis.
Ya, tuntutan untuk membayar siltap dipenuhi pemkab Pesisir Barat. Tetapi hanya tiga bulan terlebih dahulu yang bisa dibayarkan, yakni Januari, Februari dan Maret 2023.
Sementara, siltap Oktober, Nopember dan Desember 2022 akan dibayar pada anggaran perubahan tahun 2023. Atas jawaban pemkab itu, perangkat pekon berlapang dada, meski hanya dibayar tiga bulan mereka memakluminya.
Nah, anehnya setelah siltap perangkat pekon dibayarkan Pemda kepada pekon melalui bendahara, para perangkat pekon tak kunjung menerima hak mereka. Terkesan ada unsur kesengajaan oknum peratin menunda-nunda pembayar siltap.
Padahal siltap adalah upah bekerja perangkat pekon yang bersumber dari pemerintah, bukan uang nenek moyang atau mbahnya oknum peratin.
Kalau ini benar terjadi, sebaiknya para perangkat pekon mendatangi kediaman oknum peratin guna menanyakan langsung apa kendalanya, kok gaji kami belum diberikan.
Kalau terlalu banyak jawaban, bawa saja oknum peratin itu ke psikolog atau rumah sakit jiwa, untuk diperiksa kejiwaannya.
Apakah sang peratin termasuk kategori busuk hati dan merasa paling pintar sendiri. Jurnalis tinggal di Gunung Kemala Timur, Krui Pesisir Barat.***
